Home Berita Study Banding Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

Study Banding Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur

242
0
SHARE

Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Kunjungan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur ke Dinas Perhubungan Kota Singkawang (21/08/2018) dalam rangka berkaitan tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang, bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang Bapak Drs. Sumastro, M.Si menyampaikan ucapan sambutan selamat datang atas kunjungan Dishub Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur ke Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Singkawang khususnya Dinas Perhubungan yang telah bersedia untuk menerima permintaan study banding dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan sambutan yang sangat baik dan bersahabat sehingga dapat memberikan apresiasi.” tutur Bapak Toni Imang Kadishub Mahakam Ulu.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Drs. Sumastro, M.Si) menjelaskan proses pengadaan tanah sudah di mulai sejak tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KP.286/2010 tanggal 26 Mei 2010 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalbar dan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KP.1024/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi. Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, banyak hal-hal diluar perkiraan kita sehingga menjadi salah satu penyebab tertundanya pembangunan bandar udara baru seperti adanya pergeseran landas Pacu Bandar Udara baru yang dikarenakan adanya pembangunan SUTT kegiatan PT. PLN dimana proses negosiasi untuk memindahkan lokasi menara SUTT agar tidak berada pada lokasi bandar udara berjalan lamban dan memakan waktu panjang. Saat ini proses pengadaan tanah sudah pada tahap pemberian ganti rugi walaupun terdapat pemilik lahan yang masih keberatan atas besaran ganti ruginya dimana proses tersebut akan dilanjutkan pada proses konsinyasi atau penitipan dana ganti rugi di Pengadilan Negeri Kota Singkawang.

Mengenai pihak yang menyusun Master Plan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mempercayakan penyusunan Master Plan kepada pihak Perguruan Tinggi, sedangkan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam hal ini menunjuk konsultan profesional sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Master Plan sesuai hasil pelelangan Jasa Konsultan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan kab. Mahakam Ulu (Bapak Ferry Marpaung) menanyakan “apakah dalam melakukan proses pembebasan Tanah dilakukan setelah mendapat persetujuan mengenai penetapan lokasi dari menteri Perhubungan RI atau boleh melaksanakan tahapan pembebasan tanahnya beriringan dengan proses penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan RI?”

“Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan bandar udara baru, harus dimulai setelah adanya persetujuan ijin prinsip dari Direktur Jendral Perhubungan Udara yang harus kita tindak lanjuti dengan permohonan penetapan lokasi, menyusun RTT Bandar Udara dan menyiapkan aksesibilitas menuju Bandara.” jawab Bapak Drs. Sumastro, M.Si Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Adapun masukan oleh Asisten Pemerintahan Setda Kota singkawang (Bapak Heri Apriadi) yaitu kepentingan jangka pendek dan jangka panjang Kalimantan Barat yang mengandalkan Bandara Supadio sebagai entry point utama dari/ke Kalbar akan menghadapi masalah, mengingat bandara tersebut berada di delta Sungai Kapuas yang diwarnai kemacetan lalulintas dalam kota dan kawasan jembatan Kapuas-Landak sebagai bottle neck (menyempit). Keberadaan Bandara di Kota Singkawang diproyeksikan sebagai alternatif Bandara Supadio di karenakan Kota Singkawang Terletak di pusat wilayah “Singbebas” (Singkawang, Bengkayang dan Sambas) sebagai sentra pertumbuhan kawasan perbatasan, sektor pariwisata termasuk kepentingan Hankam di Kalimantan Barat.

Study Banding ini sangat memiliki dampak positif dan sangat membantu dalam melaksanakan proses Pembangunan Bandar Udara Baru yang nantinya menjadi salah satu pijakan atau dasar mengambil keputusan atau kebijakan untuk menghadapi persoalan dan masalah di lapangan. Dalam proses pembangunan ini yaitu komitmen dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya masyarakat pemilik lahan untuk mendukung kelancaran pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara demi kemajuan kota dan daerah tercinta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.